KETIKA HUKUM SEHARUSNYA MENJADI HARIMAU BAGI YANG LEMAH

Refleksi Keadilan dari Sebuah Bayangan

Dalam sebuah gambar sederhana, seekor anak kucing berdiri di atas genangan air. Tubuhnya kecil, langkahnya ragu. Namun pada permukaan air itu, terpantul bayangan seekor harimau—besar, kuat, dan berwibawa. Gambar ini, bila dibaca secara simbolik, menawarkan refleksi mendalam tentang wajah hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Anak kucing melambangkan subjek hukum yang lemah: rakyat kecil, korban, atau pihak yang tidak memiliki kekuasaan, modal, dan akses. Sementara bayangan harimau merepresentasikan hukum sebagaimana ia diidealkan—tegas, berani, melindungi, dan berwibawa. Di antara keduanya, terdapat jarak yang kerap kita temui dalam praktik penegakan hukum: jarak antara hukum yang dicita-citakan dan hukum yang dirasakan.

Dalam teori hukum, dikenal perbedaan antara das sollen (apa yang seharusnya) dan das sein (apa yang terjadi). Undang-undang sering tampil gagah dalam rumusan normatif, penuh janji keadilan dan kepastian. Namun ketika berhadapan dengan realitas sosial, hukum tidak jarang tampak kecil, rapuh, bahkan tumpul. Ia kuat terhadap yang lemah, tetapi lemah di hadapan yang kuat.

Gambar tersebut menyampaikan kritik yang sunyi namun tajam: hukum kerap hanya menjadi bayangan besar—terlihat kuat, tetapi tidak selalu nyata dalam perlindungan. Ia menakutkan bagi mereka yang tidak berdaya, tetapi kehilangan taring ketika berhadapan dengan kekuasaan. Dalam kondisi seperti ini, hukum berubah dari instrumen keadilan menjadi sekadar simbol otoritas.

Namun, gambar itu tidak hanya memuat kritik; ia juga mengandung harapan. Anak kucing itu tetap melangkah. Ini adalah simbol keberanian pencari keadilan: korban yang berani melapor, warga yang memperjuangkan haknya, atau aparat dan penegak hukum yang memilih tetap lurus meski berada di bawah tekanan. Keadilan, pada akhirnya, tidak hidup dari teks undang-undang semata, tetapi dari keberanian moral mereka yang menghidupkannya.

Hukum sejatinya tidak diukur dari seberapa menakutkan ia terlihat, melainkan dari sejauh mana ia melindungi yang rentan. Harimau dalam bayangan seharusnya bukan predator bagi anak kucing, melainkan penjaga yang memastikan anak kucing itu dapat tumbuh tanpa rasa takut. Jika hukum justru menjadi alat penindasan, maka ia telah kehilangan legitimasi moralnya.

Keadilan juga bukan keadaan yang lahir sempurna. Ia adalah proses yang tumbuh melalui koreksi, kritik, dan kesadaran kemanusiaan. Negara hukum yang sehat bukan negara yang mengklaim dirinya adil, melainkan negara yang bersedia terus-menerus memperbaiki diri ketika keadilan belum terwujud.

Pada akhirnya, gambar itu mengingatkan kita pada prinsip dasar yang sering diucapkan namun kerap dilupakan: hukum ada untuk memanusiakan manusia. Bukan manusia yang dipaksa tunduk secara buta kepada hukum, melainkan hukum yang bekerja untuk melindungi martabat manusia.

Jika hukum ingin benar-benar menjadi harimau, maka ia harus berani berpihak pada kebenaran, melindungi yang lemah, dan berdiri tegak tanpa diskriminasi. Tanpa itu, hukum hanya akan tinggal sebagai bayangan—besar di permukaan, tetapi kosong di kedalaman.

HUKUM UNTUK MEMANUSIAKAN MANUSIA

Dalam kearifan lokal Bali dikenal prinsip tat twam asi—aku adalah engkau, dan engkau adalah aku. Prinsip ini mengajarkan empati, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat sesama manusia. Nilai ini sejatinya sejalan dengan tujuan utama hukum: menjaga keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan bersama.

Namun dalam praktik penegakan hukum, nilai tersebut kerap terasa menjauh. Tidak sedikit masyarakat kecil yang merasa hukum hadir bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai ancaman. Proses hukum yang rumit, biaya yang tidak ringan, dan ketimpangan relasi kuasa membuat keadilan terasa sulit dijangkau.

Hukum sering tampak tegas secara simbolik, tetapi lemah dalam perlindungan nyata. Ia cepat bergerak terhadap pihak yang tidak berdaya, tetapi lambat ketika berhadapan dengan kepentingan besar. Ketimpangan ini bertentangan dengan semangat rwa bhineda—keseimbangan antara kekuatan dan tanggung jawab.

Dalam konteks Bali yang menjunjung harmoni (tri hita karana), hukum seharusnya berfungsi menjaga keseimbangan antara negara, masyarakat, dan individu. Hukum bukan alat untuk menekan, melainkan sarana untuk menyelesaikan konflik secara adil dan bermartabat. Ketika hukum kehilangan sentuhan kemanusiaan, maka yang rusak bukan hanya keadilan, tetapi juga kepercayaan sosial.

Harapan tetap ada selama keberanian moral masih hidup—baik pada warga yang berani memperjuangkan haknya maupun pada aparat yang memilih menjunjung nurani. Hukum yang adil bukan hukum yang menakutkan, tetapi hukum yang memberi rasa aman.

Pada akhirnya, hukum yang baik adalah hukum yang selaras dengan nilai kemanusiaan dan kearifan lokal. Hukum harus hadir untuk memanusiakan manusia, menjaga harmoni, dan memastikan bahwa keadilan bukan sekadar bayangan, melainkan kenyataan yang dapat dirasakan oleh semua.

HUKUM YANG GAGAH DI ATAS KERTAS, RAPUH DIHADAPAN KETIDAKADILAN

Hukum kerap dipresentasikan sebagai pilar utama negara demokrasi. Ia menjanjikan kepastian, ketertiban, dan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Namun dalam praktik sehari-hari, hukum sering kali terasa jauh dari rasa keadilan yang sesungguhnya, terutama bagi masyarakat kecil dan kelompok rentan.

Dalam berbagai perkara, hukum tampak sigap dan tegas ketika berhadapan dengan mereka yang tidak memiliki kuasa. Sebaliknya, saat berhadapan dengan kepentingan besar, kekuasaan, atau modal, hukum kerap berjalan lamban, berbelit, bahkan kehilangan ketegasannya. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa hukum kuat ke bawah, tetapi lemah ke atas.

Masalah ini tidak semata-mata terletak pada kekosongan aturan. Indonesia memiliki regulasi yang relatif lengkap. Persoalan sesungguhnya terletak pada keberanian penegakan. Ketika hukum direduksi menjadi prosedur administratif belaka, keadilan berubah menjadi formalitas. Kepatuhan pada pasal demi pasal tidak selalu berarti keadilan telah ditegakkan.

Keadilan menuntut lebih dari sekadar kepatuhan normatif. Ia menuntut keberanian moral dari para penegak hukum untuk membaca konteks, memahami penderitaan korban, dan berpihak pada kebenaran. Tanpa keberanian tersebut, hukum hanya akan menjadi simbol kewibawaan negara yang kehilangan ruh kemanusiaannya.

Namun di tengah berbagai keterbatasan itu, masih ada harapan. Keberanian warga untuk melapor, sikap kritis masyarakat sipil, serta integritas sebagian aparat penegak hukum menunjukkan bahwa keadilan belum sepenuhnya padam. Harapan itu harus dijaga dan diperkuat.

Negara hukum tidak diukur dari banyaknya peraturan, melainkan dari kemampuannya melindungi yang lemah dan membatasi yang kuat. Selama hukum masih terasa menakutkan bagi korban dan tidak menakutkan bagi pelaku yang berkuasa, maka pekerjaan rumah penegakan keadilan belum selesai.

Penulis


Drs. I Ketut Sukiasa,C.Me