Perlindungan Hak Anak terhadap Pembatasan Hubungan dengan Ibu Kandung oleh Pihak Ketiga: Analisis Yuridis atas Pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Abstrak
Hak anak untuk diasuh dan berhubungan dengan orang tua kandung merupakan hak fundamental yang dijamin oleh hukum nasional maupun prinsip internasional perlindungan anak. Dalam praktik, hak tersebut kerap terabaikan ketika anak dikuasai oleh pihak ketiga, termasuk kakek dan nenek, tanpa dasar hukum yang sah. Artikel ini menganalisis secara yuridis permohonan perlindungan hak anak yang diajukan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dengan fokus pada pembatasan hubungan anak dengan ibu kandungnya. Kajian ini menegaskan bahwa pengasuhan oleh pihak ketiga yang menghalangi relasi anak dengan orang tua kandung berpotensi melanggar prinsip best interest of the child dan memerlukan intervensi negara.
Kata kunci: Hak Anak, Pengasuhan, Ibu Kandung, Pihak Ketiga, KPAI.

I. Pendahuluan
Perkara pengasuhan anak pasca konflik rumah tangga sering kali tidak hanya melibatkan ayah dan ibu, tetapi juga keluarga besar. Dalam sejumlah kasus, anak justru berada di bawah penguasaan kakek dan nenek, sementara salah satu orang tua—terutama ibu—kehilangan akses untuk bertemu dan mengasuh anaknya sendiri.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan hukum mendasar: apakah penguasaan anak oleh pihak ketiga yang membatasi hubungan anak dengan ibu kandung dapat dibenarkan secara hukum? Artikel ini mengkaji persoalan tersebut melalui pendekatan normatif dengan menelaah pengaduan resmi perlindungan hak anak yang diajukan ke KPAI.

II. Posisi Hukum Orang Tua Kandung dalam Pengasuhan Anak
Secara yuridis, orang tua kandung—ayah dan ibu—merupakan subjek utama yang memiliki hak dan kewajiban atas pengasuhan anak. Hak tersebut melekat secara alamiah dan hukum, serta tidak gugur hanya karena adanya konflik rumah tangga atau perkara perdata yang sedang berjalan.
Pengasuhan oleh pihak ketiga, termasuk kakek dan nenek, bukanlah pengasuhan utama, melainkan bersifat:
1. Sementara;
2. Subsider;
3. Harus tunduk pada kepentingan terbaik anak;
4. Tidak boleh menghilangkan relasi anak dengan orang tua kandungnya.
Dengan demikian, penguasaan anak oleh pihak ketiga tanpa persetujuan ibu kandung dan disertai pembatasan hubungan emosional patut dipandang sebagai persoalan hukum serius.

III. Hak Anak untuk Berhubungan dengan Ibu Kandung
Hak anak untuk:
• Diasuh oleh orang tuanya;
• Berhubungan secara langsung dan berkelanjutan dengan ibu dan ayah;
• Mendapat kasih sayang serta perlindungan emosional,
merupakan hak asasi anak yang tidak dapat dikesampingkan atas alasan administratif, ekonomi, maupun konflik keluarga.
Pembatasan hubungan anak dengan ibu kandung, apalagi dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan hukum formal, berpotensi:
• Mengganggu tumbuh kembang psikologis anak;
• Menimbulkan alienasi orang tua (parental alienation);
• Menghilangkan identitas emosional anak terhadap ibunya.

IV. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interest of the Child)
Prinsip best interest of the child merupakan asas sentral dalam seluruh kebijakan dan tindakan yang menyangkut anak. Prinsip ini mengharuskan setiap keputusan terkait anak mempertimbangkan:
1. Kebutuhan emosional dan psikologis anak;
2. Keberlanjutan relasi anak dengan orang tua kandung;
3. Stabilitas pengasuhan;
4. Perlindungan dari tekanan dan konflik orang dewasa.
Dalam konteks penguasaan anak oleh kakek dan nenek, prinsip ini tidak dapat ditafsirkan secara sepihak dengan mengesampingkan peran ibu kandung yang sah.

V. Peran dan Kewenangan KPAI
Sebagai lembaga independen, KPAI memiliki kewenangan untuk:
• Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dugaan pelanggaran hak anak;
• Melakukan pemantauan dan evaluasi kondisi pengasuhan anak;
• Memberikan rekomendasi kepada pengadilan dan instansi terkait;
• Memfasilitasi mediasi berbasis kepentingan terbaik anak.
Dalam kasus di mana sedang berlangsung perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja, peran KPAI menjadi strategis untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak mengabaikan hak-hak dasar anak selama perkara belum diputus.

VI. Analisis Yuridis terhadap Pengaduan
Pengaduan yang diajukan oleh ibu kandung menunjukkan beberapa indikator dugaan pelanggaran hak anak, antara lain:
1. Pengasuhan anak dilakukan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan ibu kandung;
2. Ayah kandung tidak melakukan pengasuhan langsung;
3. Terjadi pembatasan dan penghalangan hubungan ibu–anak;
4. Tidak adanya mekanisme hukum yang sah yang mencabut hak pengasuhan ibu.
Secara yuridis, kondisi tersebut memenuhi dasar bagi negara untuk hadir melalui mekanisme perlindungan anak.

VII. Penutup
Penguasaan anak oleh pihak ketiga yang disertai pembatasan hubungan dengan ibu kandung merupakan persoalan hukum yang tidak dapat dipandang sebagai urusan keluarga semata. Negara, melalui KPAI dan lembaga peradilan, memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk memastikan bahwa setiap anak:
• Tetap memiliki akses penuh terhadap orang tua kandungnya;
• Tidak menjadi korban konflik orang dewasa;
• Diasuh dalam lingkungan yang menjunjung kepentingan terbaiknya.
Artikel ini menegaskan bahwa perlindungan hak anak harus ditempatkan di atas kepentingan pihak mana pun, termasuk keluarga besar, dan menjadi prioritas utama dalam setiap proses hukum yang sedang berjalan.

Penulis
Drs. I Ketut Sukiasa,C.Me